KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Mata Kuliah                          :  Admninstrasi Keuangan Negara
Bobot SKS                            :  3 SKS
Kode MK                              : 
Tingkat/Semester                 :  IV / 7
Program Studi                       :  Ilmu Administrasi ( S1 )                                                                                   
Dosen Pembina MK            :  Evan Firdaus, SE
Dosen Pemegang MK         :  Evan Firdaus, SE

A. Deskripsi Mata Kuliah

Perkuliahan ini membahas tentang kegiatan Pemerintah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan penggunaan keuangan negara secara efektif, efesien, transfaran dan akuntabel. Juga pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian khususnya tingkat pendapatan, stabilitas harga, peningkatan efesiensi dan penciptaan kesempatan kerja. Pembahasan diawali dengan Konsep AKN, Budgeting, Peramalan Keuangan, APBN, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara. Selain itu juga membahas tentang Keuangan Daerah, khususnya adanya hubungan antara Keuangan Pusat dengan Keuangan Daerah, Desentralisasi Keuangan, Perimbangan Keuangan dan sejauhmana Pemerintah Daerah memiliki akses pada pendapatan-pendapatan bagi hasil dengan pusat.  Kajian Perkuliahan untuk Keuangan Daerah meliputi APBD, Pajak Daerah dan retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah, Dana Kontijensi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

B. Materi Perkuliahan
    
PERTEMUAN
WAKTU
POKOK BAHASAN
MATERI PERKULIAHAN
METODE

Pertama

150 menit
Pengertian dan Konsep
Administrasi Keuangan Negara
1.        Pengertian dan Definisi Keuangan Negara
2.        Pengertian dan Definisi Administrasi
3.        Pengertian dan definisi AKN
4.        Peranan Keuangan Neg dalam Pembangunan
5.        Pemerintah dan Rumah Tangga
-          Ceramah
-          Tanya jawab

PERTEMUAN
WAKTU
POKOK BAHASAN
MATERI PERKULIAHAN
METODE

Kedua




150 menit

Keuangan Negara
1.        Ruang lingkup Keuangan Negara
2.        Dasar hukum Keuangan Negara
3.        Perubahan Sistem Keuangan di Indonesia
4.        Desentralisasi Fiskal
5.        Lembaga Keuangan
-          Ceramah
-          Tanya jawab
-          Studi Kasus


Ketiga





150 menit


Pengeluaran Pemerintah
1.        Pengertian pengeluaran Pemerintah.
2.        Penyebab naiknya pengeluaran Pemerintah.
3.        Effesiensi dalam Pengeluaran Negara
4.        Kebijakan Subsidi.
5.        Klasifikasi Pengeluatan Pemerintah.
-          Ceramah
-          Tanya jawab
-          Tugas


Keempat






150 menit


Anggaran dan Peramalan Keuangan
1.        Pengertian anggaran dan Peramalan Keuangan
2.        Kebijakan Anggaran
3.        Dimensi Anggaran
4.        Peramalan Keuangan dengan Metode Least Square.
5.        Contoh perhitungan.
-          Ceramah
-          Tanya jawab
-          StudiKasus
-          Tugas


Kelima




150 menit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1.        Pengertian Anggaran Negara
2.        Sistem Penyusunan APBN
3.        Penerapan Planning, Programing and Budgeting System dan Anggaran Tradisional.

-          Ceramah
-          Tanya jawab
-          StudiKasus


Keenam







150 menit


Penerimaan Negara
1.        Pengertian Penerimaan Negara.
2.        Sumber-sumber Penerimaan Negara.
3.        Ciri-ciri sumber Penerimaan Ideal.
4.        Klasifikasi Penerimanan Pajak dan Non Pajak.

-          Ceramah
-          Tanya jawab




PERTEMUAN
WAKTU
POKOK BAHASAN
MATERI PERKULIAHAN
METODE


Ketujuh






150 menit


Pengeluaran Negara
1.        Pengertian Pengeluaran (Belanja) Negara.
2.        Prinsip-prinsip Pokok Dalam Pengeluaran Negara.
3.        Pengaruh Pengeluaran Negara
4.        Prinsip-prinsip yang membatasi pengeluaran negara
-          Ceramah
-          Tanya jawab
-          Penugasan


Kedelapan



100 menit

UTS




Kesembilan






150 menit


Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
1.        Pengertian dan definisi APBD
2.        Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
3.        Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam rangka Otonomi Daerah.
-          Ceramah
-          Tanya jawab




Kesepuluh





150 menit


Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
1.        Dasar Hukum
2.        Penerimaan daerah.
3.        Pengeluaran Daerah
4.        Penyusunan dan Penetapan APBD
5.        Pelaksana APBD

-          Ceramah
-          Tanya jawab
-          Studi Kasus



Kesebelas





150 menit

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
1.        Perhitungan APBD
2.        Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
3.        Pengawasan Pengelolaan Keuaangan Daerah

-          Ceramah
-          Tanya jawab
-          Studi Kasus
-          Penugasan



PERTEMUAN
WAKTU
POKOK BAHASAN
MATERI PERKULIAHAN
METODE


Keduabelas




150 menit

Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah
1.        Pengertian dan definisi.
2.        Dasar hukum
3.        Pajak Daerah
4.        Retribusi Daerah
-          Ceramah
-          Tanya jawab



Ketigabelas





150 menit

Dana Alokasi Umum (DAU)
1.        Pengertian dan Definisi
2.        Alokasi DAU
3.        Tata Cara Penyaluran DAU
4.        Pelaporan Penggunaan DAU
5.        DAU dalam masa peralihan
-          Ceramah
-          Tanya jawab
-          Studi Kasus
-          Penugasan



Keempatbelas






150 menit


Dana Alokasi Khusus
1.        Pengertian dan Definisi DAK
2.        Dasar Hukum dan Kriteria teknis Kegiatan.
3.        Penetapan DAK
4.        Alokasi DAK dan Dana Pendamping.
5.        Penyaluran DAK.
6.        Pemantuan dan Pemeriksaan
-          Ceramah
-          Tanya jawab
-          Studi Kasus




Kelimabelas







150 menit



Pinjaman Daerah
1.        Pengertian dan Latar Belakang
2.        Dasar hukum dan Persyaratan Pinjaman Daerah
3.        Jenis Pinjaman daerah.
4.        Sumber Pinjaman Daerah.
5.        Prosedur dan Pembayaran Pinjaman daerah.
6.        Pembukuan dan Pelaporan
-          Ceramah
-          Tanya jawab
-          Studi Kasus
-          Penugasan


Keenambelas


100 menit

UAS




C. Daftar Pustaka :

1.       Arifin P.SA  (2005), Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Jakarta : Grasindo.
2.        Mardiasmo. (2004), Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi
3.          Yamamoto, Kiyoshi (1997), Accounting System Reform and Public Management in Local Goverments. The 6th CIGAR Conference of local Government Accounting, Paris.
4.          World Bank (1997), World Development Report 1997- The in a Changing World, Washington, DC : World Bank.
5.          Suparmoko, (2000), Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta : BPFE UGM
6.          Suyatna, Uyat (2005), Pengantar Keuangan Negara. Bandung : CEPLAS.
7.          Yani, Ahmad (2004), Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
8.          Yuswar Zainul B & Mulyadi S (2005), Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta : RJ Persada.
9.          Tjandra, W Riawan (2006), Hukum Keuangan Negara. Jakarta : Grasindo.
10.       Juanda (2004), Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah : Bandung.
11.       Suhandak & Trilaksono Nugroho (2007). Paradigma Baru, Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi. Malang : LP-FIA UNIBRAW.


PERATURAN – PERATURAN :
1.        UU Nomor 30 Tahun 2002  tentang Komisi Pembarantasan Korupsi.
2.        UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
3.        UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
4.        UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5.        UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6.        UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7.        UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.        UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9.        PP No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
10.     PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
11.     KePres No.39 Thn 2001 tentang Penggunaan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah.
12.     Kep Men Keuangan No.192/KMK.02/2001 tentang Tatacara dan Mekanisme Penyaluran Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah.
13.     Keputusan Menteri Keuangan No. 382/KMK.07/2001 tentang Penetapan Rincian Jumlah Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah.
14.     KepMen Keuangan No. 451/KMK.07/2001 Tentang Penetapan Rincian Jumlah dana Kontinjensi Untuk Bantuan Kepada Pemerintah Daerah Yang Mengalami Surplus Marjinal Setelah Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokeumen (P3D) dan Daerah Yang Membutuhkan Bantuan Perlakuan Khusus.
15.     SE Bersama Dir Jen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dir Jen Anggaran dan Dir Jend Ot Da No. SE-262/PK/2001, No.SE-94/A/2001, No.SE-900/576/OTDA tentang Keputusan Menteri Keuangan No.382/KMK.07/2001 Tentang Penetapan Rincian Jumlah Dana Kontijensi Untuk Bantuan Pengalihan (P3D) Kepada Pemerintah Daerah.
16.     PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.
17.     Kep Men Keuangan No. 141/KMK.07/2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
18.     Kep. Men Keuangan No. 154/KMK.07/2001 tentang Bentuk dan Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.


  










Sumedang,       5    Oktober        2009   
Pemegang Mata Kuliah



      Evan  Firdaus, SE